AFU. id, JAKARTA – Survei terbaru Litbang Kompas pada Januari 2025 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai angka tertinggi di sektor politik dan keamanan, yaitu 85,8 persen. Angka ini mengungguli sektor lainnya, yaitu kesejahteraan sosial (83,7 persen), ekonomi (74,5 persen), serta penegakan hukum dan HAM (72,1 persen).
Faktor Pendorong Tingginya Kepuasan Publik
Peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetyo menjelaskan bahwa stabilitas yang terus terjaga menjadi faktor utama apresiasi publik di bidang politik dan keamanan.
“Indikatornya, kita merasa aman untuk beraktivitas, menjalankan kegiatan sehari-hari, bahkan melaksanakan pemilu, pilpres, dan pilkada pada 2024,” kata Andreas.
Keberhasilan Presiden Prabowo dalam merangkul berbagai kekuatan politik, termasuk membentuk Koalisi Merah Putih yang menguasai 81 persen kursi parlemen, juga dinilai sebagai faktor penting. Strategi akomodatif dalam pemerintahan, seperti mengangkat ketua umum partai sebagai menteri koordinator, dinilai menciptakan stabilitas di tingkat elite dan masyarakat luas.
Indikator Kepuasan Publik
Survei ini juga menyoroti indikator utama yang memengaruhi kepuasan masyarakat di bidang politik dan keamanan:
- Membangun sikap menghargai perbedaan (88,6 persen).
- Menjamin kebebasan berpendapat (83,7 persen).
- Membuka kesempatan untuk mengontrol jalannya pemerintahan (83,4 persen).
- Menjamin rasa aman dari tekanan, ancaman, dan kejahatan (77 persen).
- Menangani konflik antar kelompok dan separatisme (72,5 persen).
Metode Penelitian
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 4–10 Januari 2025, melibatkan 1.000 responden dari 38 provinsi. Metode pencuplikan sistematis bertingkat digunakan dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±3,10 persen.
Refleksi dan Implikasi
Tingginya kepuasan di sektor politik dan keamanan mencerminkan keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga stabilitas dan menjalankan strategi akomodatif. Namun, survei juga menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan di sektor ekonomi dan penegakan hukum.
Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kinerja di semua sektor untuk mempertahankan kepercayaan publik.
