(Dailynotif.com)
JAKARTA, AFU.ID – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, menekankan pentingnya transparansi dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam pengelolaan anggaran subsidi listrik.
Dalam keterangannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, Asep menilai keterbukaan ini diperlukan agar alokasi subsidi benar-benar tepat sasaran dan terhindar dari potensi penyalahgunaan.
Ia juga mengkritik kebijakan PLN yang hanya memberikan potongan tarif saat konsumsi listrik rendah. Menurutnya, justru diskon sebaiknya diberikan saat beban penggunaan tinggi, seperti selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri.
Sebagai perwakilan rakyat dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor), Asep menyebut besarnya anggaran subsidi yang diterima PLN menuntut pengawasan yang lebih ketat. Ia mengungkapkan, jika subsidi tidak disalurkan dengan benar, hal itu bisa dianggap sebagai bentuk inefisiensi atau bahkan indikasi korupsi.
“Pada 2024, PLN menerima subsidi sebesar Rp70 triliun, dan angkanya naik menjadi Rp90 triliun di tahun 2025. Maka dari itu, transparansi harus menjadi agenda utama di seluruh BUMN, termasuk PLN,” ujarnya.
Asep juga mempertanyakan keakuratan data pelanggan yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia ingin memastikan bahwa data tersebut benar-benar valid dan bahwa dana subsidi yang dialokasikan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya oleh PLN.
