AFU. id — Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua Ibu Kota Nusantara (IKN) pada periode 2025–2029. Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, melalui siaran pers pada Rabu (22/1/2025).
“Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan kepada OIKN untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan,” ujar Basuki usai rapat terbatas di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Pada tahap kedua ini, pembangunan difokuskan pada menjadikan IKN sebagai ibu kota politik. Infrastruktur yang direncanakan mencakup pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta ekosistem pendukung lainnya. Selain itu, akses menuju wilayah perencanaan (WP) 2 juga akan dibuka.
Alokasi Anggaran dan Pengelolaan Infrastruktur
Dana sebesar Rp 48,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan digunakan untuk:
- Menyelesaikan pembangunan infrastruktur legislatif, yudikatif, dan pendukungnya.
- Memelihara serta mengelola prasarana dan sarana yang telah selesai dibangun.
“Prasarana yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kini diserahkan kepada OIKN untuk dikelola dan dipelihara,” tambah Basuki.
Kolaborasi dengan KPBU dan Proyek Investasi
Selain APBN, Basuki menyebutkan bahwa pembangunan IKN juga didukung melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai total Rp 60,93 triliun. Program ini mencakup:
- 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak (tahap feasibility study).
- Pembangunan jalan dan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 kilometer di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Groundbreaking Proyek Investasi
Basuki juga melaporkan groundbreaking tahap kesembilan untuk proyek investasi di IKN. Proyek ini mencakup pembangunan hotel, hunian, area ritel, dan perkantoran senilai Rp 6,49 triliun.
Di akhir penjelasannya, Basuki menyampaikan bahwa Menteri PKP mendorong pengoptimalan investasi sektor swasta. Hal ini bertujuan agar proyek-proyek yang sudah groundbreaking segera dilanjutkan ke tahap pembangunan.
Dengan alokasi anggaran dan kerja sama yang terarah, pemerintah berharap pembangunan IKN dapat berjalan sesuai target.
