AFU. id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyayangkan tindakan TNI Angkatan Laut (AL) yang membongkar pagar laut misterius di Tangerang tanpa adanya koordinasi dengan pihak kementerian. Langkah ini dinilai dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami menyayangkan pembongkaran pagar laut tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP,” ujar Doni Ismanto Darwin, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam pernyataannya, Minggu (19/1).
Doni menjelaskan bahwa KKP tengah berhati-hati dalam menangani kasus ini karena terdapat sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk potensi dampak terhadap ekosistem di sekitar wilayah tersebut.
“Kami sedang mendalami pemasangan paranet di lokasi itu, yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan sekitar. Hal ini perlu perhatian serius karena berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem laut,” kata Doni.
Ia juga berharap agar koordinasi antarlembaga diperkuat untuk memastikan setiap tindakan mendukung kepentingan bersama dan sesuai dengan aturan hukum. “KKP tetap berkomitmen menjaga sinergi dengan TNI AL dan pemangku kepentingan lainnya demi melindungi kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia,” tambahnya.
Pembongkaran oleh TNI AL
Sebelumnya, TNI AL bersama nelayan setempat membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu (18/1). Pembongkaran ini dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen (Mar) Harry Indarto.
“Pagi ini kami bersinergi dengan warga untuk melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini menjadi perhatian publik,” ujar Harry di Tanjung Pasir, Tangerang.
Operasi pembongkaran ini melibatkan pasukan khusus TNI AL, termasuk Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair), Komando Pasukan Katak (Kopaska), dan Marinir. Sejumlah kapal, seperti tugboat, kapal searider, dan kapal patroli, juga dikerahkan.
Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama I Made Wira Hady, menyatakan bahwa pembongkaran pagar laut misterius ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari.
Langkah pembongkaran ini menjadi perhatian publik karena melibatkan upaya besar dengan dukungan penuh dari TNI AL. Namun, kurangnya koordinasi dengan KKP memunculkan kritik terkait penanganan kasus ini, terutama dalam menjaga keseimbangan antara keamanan, hukum, dan keberlanjutan lingkungan.
