AFU. id, Jakarta – Mantan anggota DPR RI, Akbar Faizal, kembali mencuri perhatian melalui unggahannya di media sosial yang mengkritisi kebijakan pemerintah pusat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti arahan agar pemerintah daerah (pemda) turut mendanai program tersebut, yang dinilainya membebani anggaran daerah.
Menurut Akbar, mayoritas daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas. Hanya sedikit daerah seperti DKI Jakarta yang memiliki PAD cukup besar, sementara kebanyakan daerah menghadapi kendala finansial.
“Jika daerah diminta mengalihkan anggaran pembangunan untuk MBG, pembangunan daerah bisa terhenti. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam perencanaan kebijakan,” tulisnya.
Diskusi Publik di Media Sosial
Unggahan Akbar memicu diskusi luas di kalangan masyarakat. Beberapa netizen menyuarakan kekhawatiran serupa.
Nandang Sutisna, salah seorang pengguna media sosial, menganggap kebijakan ini secara tidak langsung memotong anggaran daerah. “Dana daerah digunakan untuk MBG, tetapi narasinya dibuat seolah-olah pemda yang membantu, padahal esensinya sama saja,” komentarnya.
Akun alex_martuas juga menyayangkan lemahnya perencanaan program ini. “Kebijakan ini tidak dirancang dengan baik, sehingga daerah harus menanggung beban tambahan yang sebenarnya bisa diantisipasi,” tulisnya.
Lebih tajam lagi, Jon Kristiawan mengkritik pengelolaan kekayaan negara. “Alam kita kaya, tapi tidak dimanfaatkan dengan optimal. Pendapatan negara terlalu bergantung pada pajak rakyat, sementara pengelolaan sektor pariwisata dan tambang masih lemah. Penanganan korupsi juga menjadi akar masalah,” ujarnya.
Pandangan Akademisi
Dari kalangan akademisi, Prof. Dr. Rahma Gafmi dari Universitas Airlangga menyebut kebijakan ini kurang efisien dan tidak tepat sasaran.
“Kebijakan ini mengingatkan pada subsidi BBM di masa lalu yang cenderung boros. Program seperti MBG seharusnya difokuskan pada daerah tertinggal, sekolah-sekolah kekurangan gizi, pesantren, dan madrasah. Tidak semuanya perlu disamakan,” jelasnya.
Tantangan Implementasi
Program MBG bertujuan meningkatkan gizi anak-anak di seluruh Indonesia, namun tantangan utama terletak pada pendanaan dan pelaksanaan di lapangan. Dengan PAD terbatas, banyak daerah merasa terbebani, dan pembangunan lokal dikhawatirkan terganggu.
Beragam kritik ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat berharap adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Apakah pemerintah pusat akan meninjau ulang atau menyesuaikan program ini agar lebih relevan dengan kondisi daerah? Waktu yang akan menjawabnya.
