AFU. id – Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menyampaikan keprihatinan atas pernyataan kontroversial yang diutarakan oleh Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, dan Connie Rahakundini Bakrie, pengamat militer, dalam podcast Akbar Faizal Uncensored. Pernyataan tersebut menuding mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan institusi Polri terlibat dalam praktik politik tidak etis, termasuk kriminalisasi politik dan keberadaan “partai cokelat.”
Dalam episode podcast yang dirilis pada 23 November 2024, Hasto menuding bahwa kasus Formula E adalah bentuk kriminalisasi yang diperintahkan langsung oleh Jokowi. Ia juga mengklaim adanya penggalangan dana senilai Rp200 miliar untuk Pilkada di sejumlah daerah serta penempatan loyalis Jokowi di posisi strategis sebelum akhir masa jabatannya.
Connie, di sisi lain, mengkritik dugaan keterlibatan Polri dalam politik praktis, menyebut institusi tersebut sebagai “partai cokelat.” Ia juga menyerukan pencopotan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, yang dinilainya dapat membahayakan posisi politik TNI.
Menanggapi tuduhan tersebut, Jokowi membantah keras dan meminta bukti atas klaim tersebut. “Buktikan, jangan asal menuduh tanpa dasar,” tegasnya.
Pernyataan kontroversial ini menuai reaksi beragam di masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas politik serta kepercayaan terhadap institusi negara. Tuduhan serius tanpa bukti berpotensi mencemarkan nama baik individu dan institusi, sekaligus memicu disinformasi yang mengancam ketertiban umum.
Ketua JAN, Romadhon Jasn, meminta Hasto dan Connie untuk segera memberikan klarifikasi. “Jika ada bukti, sampaikan kepada pihak berwenang. Jika tidak, mereka harus menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada publik,” ujarnya pada Sabtu (30/11/2024).
Romadhon juga menyoroti tanggung jawab Akbar Faizal sebagai pembawa acara untuk memastikan narasumber menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kami berharap Akbar menjaga integritas jurnalistiknya,” tambahnya.
JAN mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan tanggapan resmi guna menjaga kredibilitas institusi Polri. Dewan Pers juga diharapkan mengevaluasi konten podcast tersebut untuk memastikan praktik jurnalistik berjalan sesuai kode etik dan tidak memprovokasi masyarakat.
Kemungkinan Langkah Hukum
Jika klarifikasi atau permintaan maaf tidak diberikan, JAN berencana melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi menyesatkan. “Kami tetap berharap penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan profesional,” ujar Romadhon.
Menjaga Stabilitas Nasional
JAN menegaskan pentingnya klarifikasi untuk mencegah disinformasi dan menjaga stabilitas nasional. Tuduhan tanpa bukti hanya akan memicu ketegangan sosial dan politik yang merugikan bangsa. JAN juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait.
