AFU.id – Wacana pemindahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus mendapat sorotan, dan kini DPR menegaskan sikapnya untuk menolak relokasi tersebut. Keputusan ini memunculkan beragam respons, termasuk dari pengamat politik dan mantan anggota DPR, Akbar Faizal, yang merasa kekhawatirannya atas proyek IKN mulai terbukti.
Akbar Faizal menyampaikan pendapatnya melalui kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored. Ia menyoroti bahwa proyek IKN yang awalnya dimaksudkan untuk menyebar pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap Jakarta kini menemui hambatan serius. Menurut Akbar, keraguan DPR untuk pindah merupakan tanda bahwa proyek pemindahan ini mungkin belum cukup matang dari segi kesiapan infrastruktur, ekonomi, dan sosial.
“Kekhawatiran saya terjadi juga,” ujar Akbar Faizal dalam wawancara tersebut. Ia mengingatkan bahwa proyek sebesar ini harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk kesiapan para pemangku kepentingan dan dukungan masyarakat luas. Akbar menilai bahwa penolakan DPR menunjukkan adanya ketidakcocokan antara rencana pemerintah dan kenyataan di lapangan. Ia juga menyebut bahwa pemindahan bukan hanya soal lokasi fisik, tetapi memerlukan komitmen penuh dari semua pihak yang terlibat.
Di sisi lain, beberapa anggota DPR mengemukakan alasan penolakan mereka, mulai dari biaya pemindahan yang sangat besar hingga kekhawatiran mengenai dampak sosial-ekonomi bagi pegawai dan masyarakat yang bergantung pada keberadaan DPR di Jakarta. Mereka menilai bahwa proses pemindahan ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penolakan ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah yang berharap IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan terencana. Publik pun menanti langkah selanjutnya dari pemerintah terkait rencana pemindahan ini, serta bagaimana DPR dan pemangku kebijakan lainnya akan mencari solusi terbaik untuk kepentingan bangsa.
