Foto: Dok. Kemensos
JAKARTA, AFU.ID – Sebanyak 80 pemerintah daerah (Pemda) mengunjungi Desk Sekolah Rakyat pada hari pertama pembukaan pusat informasi tersebut, Rabu, 16 April 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan angka ini akan terus meningkat, diperkirakan mencapai 280 laporan dalam lima hari mendatang.
“Diperkirakan akan ada sekitar 280 Kabupaten/Kota dan Provinsi yang ikut berpartisipasi dalam proses komunikasi bersama kementerian,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya pada Kamis, 17 Februari 2025.
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa ada lebih dari 200 lokasi yang diusulkan untuk menjadi sekolah rakyat, yang sebagian besar berasal dari permintaan kepala daerah.
“Usulan dari gubernur, bupati, dan wali kota telah mencatat lebih dari 160 titik. Sebagian besar berupa tanah seluas 5 hektare atau lebih, dengan beberapa lainnya membutuhkan revitalisasi aset,” jelas Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.
Ia menambahkan, jika disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, 38 sekolah rakyat akan dibangun di lokasi-lokasi tersebut. Hingga kini, 45 bangunan telah siap untuk menyelesaikan pembangunan sekolah rakyat, dan targetnya adalah membangun 70 sekolah rakyat pada tahun ini.
Menurut Gus Ipul, pendanaan utama untuk Sekolah Rakyat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ya, pendanaan utama tetap dari APBN. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto membuka peluang bagi pihak swasta untuk berpartisipasi,” ujar Saifullah saat ditemui di salah satu lokasi SR di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Maret 2025.
Gus Ipul menjelaskan bahwa peluang tersebut terbuka melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun, perhitungan biaya untuk setiap sekolah masih dalam tahap penghitungan, disesuaikan dengan biaya operasional per orang.
“Perhitungannya belum final, tapi sedang dihitung. Nanti kami sampaikan berapa biaya per orangnya,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan bahwa biaya akan berbeda-beda antar daerah, mengingat setiap daerah memiliki indeks yang berbeda. Biaya per siswa juga akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan.
“Biaya untuk SMA, SMP, dan SD tentu berbeda, dan setiap daerah memiliki indeks yang berbeda. Tapi nantinya kami akan sampaikan berapa biaya per orangnya,” ujar Gus Ipul.
Dari laman resmi Fraksi PKB, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang menyebutkan bahwa anggaran untuk setiap lokasi pendirian Sekolah Rakyat yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 100 miliar.
“Gus Muhaimin sudah menyampaikan anggaran Sekolah Rakyat. Ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menyediakan pendidikan untuk semua warganya,” ujar Lalu Ari pada Selasa, 11 Maret 2025.
Leave feedback about this